Notification

×

iklan dekstop

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Menunda Pelaksanaan Pilkada, Rasidi Jaya : Itu Sudah Mempermainkan Hak Rakyat Aceh

Selasa, 09 Februari 2021 | 08.54 WIB Last Updated 2021-02-09T01:54:59Z



BerawangNews.com, Aceh - Melihat polemik yang terjadi belakangan ini yang berkaitan dengan revisi UU pemilu, maka selaku rakyat Aceh sangat menyayangkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh elit-elit politik terutama yang mereka berada di pusat. mereka berbicara masalah pemilu yang akan dilakukan serentak pada tahun 2024, seolah-olah mereka tidak sadar mengeluarkan statmen yang semacam ini sudah melukai hati, perasaan orang aceh itu sendiri.

Menunda pelaksanaan pilkada tahun tahun 2022 ke tahun 2024, itu sudah mempermaikan hak rakyat Aceh itu sendiri, pasalnya Aceh ini sudah di berikan ke khususan oleh pemerintah pusat berupa mengurus rumah tangganya sendiri yang tertuang pada UUPA tahun 2006.

Maka ketika hal ini masih dilakukan atau di upayakan oleh pemerintah pusat, berarti mereka menandakan dirinya tidak konsisten terhadap peraturan yang dibuat olehnya.

Menanggapi hal di atas aktivis yang berdarah Gayo asal Aceh Rasidi jaya, mengkritik keras pemerintah pusat, untuk tidak berupaya menunda pilkada terkhusus daerah aceh, karena masalah pemilu sudah di atur oleh pemerintah Aceh, yaitu pilkada diadakan setiap 5 tahun sekali. Aceh sudah melakukan pemilihan kepala daerah pada tahun 2017 silam maka di tahun 2022 Aceh harus melakukan pemilihan kepala daerah kembali, pemerintah pusat jangan bermain api, karena anda bisa terbakar, ungkap Rasidi Jaya.

Kita masyarakat Aceh harus saling bersinergi baik itu pejabat pemerintah, legeslatif, mahasiswa, aktivis, serta masyarakat umum, harus memperjuangkan pilkada dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang.

karena Sebagai pertimbangan untuk masyarakat Aceh, ketika kepala daerah yang langsung dipilih oleh rakyat, masih dapat dikatakan 50 dari 100% jumlah mereka, yang memikirkan kepentingan rakyat secara prioritas, apalagi nantinya jika menjadi hak progratif presiden menetapkan pelaksana tugas kepala daerah, kecil harapan mereka memikirkan murni hak rakyat, terlebih nantinya jika yang ditunjuk sebagai PLT kepala daerah bukan putra daerah tersebut.

Maka berdasarkan pertimbangan ini harapannya kita bisa bersatu memperjuangkan pilkada tetap dilaksanakan tahun 2022 mendatang. Tutup Rasidi Jaya.

(ASB)