Notification

×

iklan dekstop

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

HMI & Parpol

Sabtu, 11 September 2021 | 19.48 WIB Last Updated 2021-09-11T12:48:47Z



Oleh Zulfata

Mencermati HMI (Hulu Membenahi Indonesia) dapat disandingkan dengan gelagat Partai Politik (parpol) masa kini, terutama dalam menjaga konsentrasi dan haluan Indonesia dalam memperkuat demokrasi Pancasila. HMI adalah satu posisi yang harus disorot oleh semua pihak, terutama oleh masyarakat dan aktor intelektual publik. Tanpa membenahi hulu demokrasi, hilir demokrasi tidak akan mengalami perubahan. Demokrasi tidak dapat dibiarkan mengalir begitu saja. Sebab akibat ada di sana, jika hulunya keruh, maka akan mengaliri demokrasi yang buruk pula.

Demikian pula dengan keberadaan parpol, ia dibebani tanggung jawab untuk melakukan kaderisasi politik, agenda pendidikan politik publik ada padanya. Parpol memiliki ruang akses kekuasaan jika berkoalisi dengan koalisi pemerintahan. Keberadaan parpol hari ini cenderung berkoalisi dengan pemerintah. Sehingga mengalami koalisi yang gemuk. Dapat dibayangkan bagaiman dampak dari koalisi yang gemuk?

Jika diusut lebih dalam, HMI dan parpol memiliki irisan yang kuat, apakah sebagai cita-cita ideologi (meski bentuk ideologinya berbeda), atau dilihat dari pendekatan pengkaderan. Lebih dari itu juga dapat dilihat dari strategi mendekati penguasa. Pada irisan yang seperti ini juga harus dipahami bahwa bagaimana HMI memainkan agenda perjuangannya? Apakah sama dengan strategi parpol? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini cobalah dipahami mulai dari dinamika konferensi cabang (konfercab), musyawarah daerah (musda) hingga kongres.

Ada yang bernas menyatakan bahwa HMI dan Parpol hari ini taka ad bedanya. Dilihat dari upaya penguatan demokrasi dan pengkaderan, mungkin parpol lebih fokus sesuai ideologinya dari pada HMI hari ini yang bergerak terang-terangan dalam praktik manipulasi ideologinya sendiri. Dengan posisi seperti ini semakin menarik menyanding dan membandingkan HMI dan parpol. Terlebih saat upaya untuk mengelola demokrasi Pancasila yang tak mengenal kata berhenti, meski ada semangat untuk meruntuh demokrasi dalam berbangsa tampak semakin menguat, baik dari sisi penegakan keadilan maupun kontestasi politik lima tahunan.

Bukan parpol namanya jika tidak mengejar dan mendapatkan kekuasaan, membubarkan Parpol sulit dilakukan, kecuali parpol tersebut bangkrut. Selama parpol punya akomodasi anggaran yang kuat, seburuk apapun tokoh pimpinannya akan tetap bertahan selama kondisi demokrasi Indonesia seperti yang kita alami saat ini. Bagaimana dengan membubarkan HMI? Mungkin bisa jadi, lebih mudah, atau bubar dengan sendirinya akibat ketidakjelasan lagi gerakan di internalnya.

Meskipun HMI memliki akomodasi yang kuat, pasar politik terbuka lebar di dalamnya, sampai kapanpun pemimpin yang berintegritas tidak akan terpilih menjadi pemimpin besarnya, apakah itu disebut ketua umum Pengurus Besar (PB), Ketua Umum Badko, bahkan ketua umum cabang. Bagaimana dengan komisariat? Biarkan mereka belajar membaca dan berdiskusi saja untuk memilih dan memilah. Jika tidak tahanpun mereka akan mencari jalan keluar sendirinya. Boleh jadi terjerumus ke dalam pasar gelap HMI atau boleh berjarak, bahkan meninggalkan dunia HMI demi kenyamanan mencapai kariernya.

Kembali ke HMI, parpol dan demokrasi. Tiga hal ini setali air meski berbeda faktor kelahirannya. Namun pada tahapan dinamikanya sama, terlebih pada saat alumni HMI mulai masuk parpol. Konsep, cara main hingga pendekatan politiknya mengadopsi HMI. Ada yang menyebut gejala pengadopsian itu menjadikan HMI akrab dengan salah satu parpol. Lebih dari itu, pada saat alumni HMI terpilih menjadi pimpinan parpol apapun, di setiap daerah, tidak bisa lepas dari penjaringan kader HMI, apakah itu sifatnya silaturahmi mutualisme atau parasitisme (politik benalu).

Tidak ada yang salah alumni HMI masuk parpol, bahkan itu adalah jalan pilihan alumni HMI. Demikian HMI, tidak salah jika bersanding ideologis dengan parpol. Yang menjadi persoalan adalah ketika seiring canggihnya permainan parpol hari ini, kemudian menjadikan HMI tak ubahnya dengan kecanggihan parpol. Hal inilah menjadi problem, apakah HMI dan parpol saat ini bersekongkol secara terpisah untuk menjauhkan praktik demokrasi Pancasila dengan kondisi negara masa kini.

Dengan realitas demokrasi yang di alami bangsa hari ini, apa yang telah diperbuat HMI?, apa yang telah diperjuangkan oleh parpol? Omnibus Law ? UU KPK? Tak memperdulikan proses Tes Wawasan Kebangsaaan (TWK) 75 anggota KPK? Hutang negara? Impor? Intervensi kampus? Nasib nelayan di kawasan tambang? Menyikapi mural kekusaan? Tranparansi bansos? Dan lain sebagainya.

HMI dan parpol sejatinya memiliki peran yang sama untuk menyelamatkan Indonesia dari berbagai hal yang mengancam atau mengikis kemerdekaannya. Apakah itu berasal dari dalam maupun luar Indonesia. HMI dan parpol memiliki tanggung jawab kebangsaan di lintas sektor. Sehingga HMI dan parpol tidak mengurus hal hal yang bersifat kecil yang dapat diselesaikan oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) atau tidak berbuat untuk menunggu program kementerian negara.

HMI bertindak untuk mengurus negara sesuai dengan prinsip keislaman dan keindonesiaan, baik dari pusat kekuasaan maupun dari akar rumput. HMI kini harus berada di garda terdepan menjaga nasib demokrasi. Demikian halnya parpol seharunya. Dua lembaga publik ini harus mampu membuktikan dirinya untuk mendapat kepercayaan rakyat di tengah rakyat sulit percaya dengan pemerintahnya sendiri. Gelagat anggota HMI tidak mesti seperti gelagat “politisi”, beli sana beli sini, jual sana jual sini. HMI memang bukan parpol, tetapi yang mengaku HMI masih ada berlagak seperti elite politisi.

Demokrasi Indonesia akan berjalan stabil jika HMI stabil, parpol tidak lompat-lompat, atau HMI dapat menyeret parpol agar sama-sama memperbaiki demokrasi (meskipun kemungkinannya tak akan terwujud). Dalam hal ini, HMI punya kekuatan khasnya sendiri dalam memperbaiki demokrasi. Demikian parpol pun memiliki ciri khasnya sendiri dalam menentukan nasib demokrasi. Atas kondisi seperti ini, HMI dan parpol memang menjadi hulu dari hilirnya demokrasi.

Kini kondisi demokrasi Indonesia seperti tempat tarung bebas tanpa rehab, artinya usai kontestasi politik terjadi, residu, virus dan penyakit politik serta perpecahan waktu itu tidak benar-benar dibersihkan bersama-sama. Mekipun pada waktu yang bersamaan, semangat persatuan dan gotong-royong terus dikumandangkan. Dengan keadaan seperti ini ada yang menyebutkan demokrasi Indonesia telah mati. Apakah HMI dan parpol juga ikut terlibat dengan kematian demokrasi tersebut? Silakan pembaca yang menjawabnya.

Yang jelas, HMI hari ini belum berbuat banyak secara progresif dalam mengontrol demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik, apakah itu dari sektor perekonomian, politik maupun pelayanan publik. Demikian pula parpol yang hari ini cenderung fokus pada kekuasaan tanpa melibatkan rakyat sebagai kekuatan perjuangannya. Sehingga rakyat ditinggal, dan menyisakan pembelahan politik di saat antar parpol telah menyatu atau berkoalisi setelah perang politik lima tahunan usai.

Penulis adalah seorang yang aktif menabur provokasi akal sehat di ruang training HMI