BERAWANGENWS – Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah mengalokasikan dana sebesar Rp 599,44 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk pembayaran bunga utang negara. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 8,6% dibandingkan dengan proyeksi pembayaran bunga utang pada tahun 2025.
Alokasi dana yang signifikan ini terungkap dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, yang menyebutkan bahwa mayoritas pembayaran bunga utang akan dialokasikan untuk utang dalam negeri, yaitu sebesar Rp 538,70 triliun. Sementara itu, pembayaran bunga utang luar negeri direncanakan sebesar Rp 60,74 triliun.
Meskipun terjadi peningkatan, pertumbuhan pembayaran bunga utang ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pertumbuhan pembayaran bunga utang mencapai 13% dibandingkan dengan realisasi pembayaran bunga utang tahun 2024.
Pembayaran bunga utang mencakup berbagai komponen, termasuk pembayaran kupon Surat Berharga Negara (SBN), bunga atas pinjaman, dan biaya lain yang terkait dengan pengelolaan utang. Besaran pembayaran beban bunga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.
"Secara inheren, beban bunga utang terdampak risiko yang bersumber dari volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan perubahan tingkat suku bunga," jelas Sri Mulyani dalam dokumen tersebut.
Faktor lain yang turut memengaruhi beban bunga adalah sentimen pasar terhadap instrumen SBN, volume kebutuhan pembiayaan anggaran, dan kondisi perekonomian terkini. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga pembayaran bunga utang pada level yang efisien dan terkendali melalui kebijakan pengelolaan utang yang prudent, terukur, dan berbasis manajemen risiko.
Dalam merancang strategi pembiayaan, pemerintah mempertimbangkan keseimbangan antara biaya utang dan tingkat risiko agar tidak membebani fiskal, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Pemerintah juga mengutamakan sumber pembiayaan yang efisien dan mengoptimalkan struktur portofolio utang, baik dari sisi tenor maupun jenis instrumen, guna menekan volatilitas biaya utang akibat perubahan suku bunga pasar.
