BERAWANGNEWS – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan angin segar bagi masyarakat dengan memastikan tidak akan ada kebijakan pajak baru maupun kenaikan tarif di tahun 2026. Penegasan ini disampaikan di tengah target pendapatan negara yang meningkat signifikan, yaitu sebesar 9,8% menjadi Rp 3.147,7 triliun, dimana penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar dengan target Rp 2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5%.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan negara akan diupayakan tanpa memberlakukan kebijakan baru yang memberatkan masyarakat. Fokus utama pemerintah adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
"Kita akan fokus dari sisi kepatuhan. Bagi mereka yang mampu dan berkewajiban, kita akan pastikan mereka membayar pajak dengan mudah dan patuh. Sementara yang tidak mampu, akan kita bantu semaksimal mungkin," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja virtual dengan DPD RI, Selasa (2/9/2025).
Lebih lanjut, Sri Mulyani mencontohkan keberpihakan pemerintah pada UMKM. Sesuai kebijakan yang berlaku, UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta tidak dikenakan PPh. Sementara, UMKM dengan omzet antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar dikenakan PPh final sebesar 0,5%. Kebijakan ini jauh lebih ringan dibandingkan PPh Badan yang mencapai 22%.
Selain UMKM, sektor pendidikan dan kesehatan juga mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pembebasan pajak. Masyarakat dengan pendapatan di bawah Rp 60 juta per tahun juga tidak dikenakan PPh.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan pelayanan perpajakan melalui penyempurnaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
"Program-program kita adalah terus memperbaiki dan menyempurnakan Coretax, meningkatkan sinergi pertukaran data, dan memastikan perlakuan yang sama antara transaksi digital dan non-digital. Kita juga terus meningkatkan program bersama agar pemeriksaan data pengawasan intelijen bisa konsisten," tegas Sri Mulyani. Dengan strategi ini, pemerintah optimis dapat mencapai target pendapatan negara tanpa menambah beban pajak bagi masyarakat.
