BERAWANGENWS – Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir, kali ini menyoroti aspek kehalalannya. Kekhawatiran muncul setelah adanya laporan mengenai nampan makanan (food tray) untuk program MBG yang diproduksi di China dan diduga mengandung minyak babi.
Menanggapi hal ini, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa sertifikasi halal tidak mutlak diperlukan dalam keseluruhan program MBG. Prinsip halal menjadi wajib apabila terdapat penerima manfaat atau petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beragama Islam. Namun, jika seluruh penerima manfaat dan petugas di suatu wilayah adalah non-muslim, maka program akan disesuaikan dengan kearifan lokal.
"Kami telah menginstruksikan seluruh SPPG di Indonesia, jika ada satu saja penerima manfaat beragama Islam, SPPG wajib bersertifikat halal. Kecuali jika SPPG 100% non-muslim, kearifan lokal dapat diterapkan. Namun, jika ada satu saja yang muslim, sertifikat halal wajib ada," tegas Dadan di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Dadan mencontohkan pengalaman di Halmahera Barat, di mana pegawai SPPG pun harus bersertifikat halal demi meyakinkan masyarakat muslim. Untuk menjamin kehalalan program MBG, BGN telah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menyiapkan penyelia halal di daerah dan melatih kepala SPPG.
Menanggapi laporan mengenai food tray yang diduga mengandung minyak babi, Dadan menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti hal tersebut untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa program MBG sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Kepala BPJPH, Haikal Hassan, menyatakan akan segera bertolak ke China minggu ini untuk meninjau langsung pembuatan food tray MBG. Langkah ini diambil untuk memastikan produk yang digunakan dalam program MBG terjamin kualitas halal. "Kami tidak melayani isu atau berita hoax, kami harus menyaksikan dan mengaudit semuanya terlebih dahulu," pungkas Haikal.
