BERAWANGENWS – Komisi XII DPR RI telah menuntaskan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk memilih Ketua dan Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2025-2029. Proses seleksi yang ketat ini menghasilkan sembilan nama yang akan memimpin dan mengawasi sektor hilir migas Indonesia dalam lima tahun mendatang.
Sembilan nama yang terpilih adalah Wahyudi Anas sebagai Ketua, Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, dan Hasbi Anshory sebagai Anggota Komite BPH Migas. Pemilihan ini diharapkan membawa angin segar bagi tata kelola migas nasional.
Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, menekankan pentingnya figur visioner dan progresif dalam BPH Migas. Menurutnya, tantangan sektor energi Indonesia saat ini sangat kompleks, mulai dari ketergantungan pada energi fosil, transisi ke energi baru terbarukan (EBT), hingga fluktuasi harga minyak dunia.
Bambang juga menyoroti perlunya transformasi digital di BPH Migas. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi XStar, integrasi big data, Internet of Things (IoT), dan sistem pengawasan real-time menjadi krusial untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, efisien, dan terhindar dari penyalahgunaan. "Ke depan, BPH Migas tidak bisa bekerja dengan pola lama," tegasnya. BPH Migas harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan pengawasan.
