BERAWANGENWS – Pemerintah Indonesia dikabarkan belum memiliki rencana untuk memperpanjang insentif impor mobil listrik yang akan berakhir pada Desember 2025. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Rachmat Kaimuddin, yang menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah mendorong produksi mobil listrik di dalam negeri.
Rachmat menjelaskan bahwa insentif impor yang diberikan sebelumnya bertujuan untuk menarik investasi dan komitmen dari pabrikan mobil listrik untuk membangun fasilitas produksi di Indonesia. "Awalnya memang impor, tapi dengan syarat mereka berjanji membangun pabrik di sini. Program impor ini akan berakhir tahun ini," ujarnya di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Saat ini, beberapa pabrikan mobil listrik menjual produk Completely Built Up (CBU) di Indonesia. Insentif yang diberikan memungkinkan mereka mengimpor kendaraan CBU tanpa membayar penuh bea masuk dan PPnBM, sehingga harga jual menjadi lebih kompetitif. Namun, pabrikan harus memenuhi komitmen tertentu, seperti membayar bank garansi sebagai jaminan keuangan.
Rachmat menekankan bahwa sesuai aturan, insentif mobil listrik akan berakhir tahun ini. Perpanjangan insentif dikhawatirkan akan membuat pabrikan terus meminta pembebasan bea masuk dan PPnBM. "Hari ini kita belum ada rencana untuk memperpanjang. Kalau diperpanjang terus, sampai kapan? Impor EV bebas bea masuk dan PPnBM itu kan berakhir tahun ini," tegasnya.
Pemerintah berharap, pada tahun 2026, populasi mobil listrik di Indonesia didominasi oleh produksi lokal. Rachmat mencontohkan BYD, salah satu penerima insentif, yang telah menunjukkan komitmennya dengan membangun pabrik di Subang, Jawa Barat.
Insentif yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Investasi Nomor 6 tahun 2023 junto Nomor 1 Tahun 2024. Aturan tersebut mewajibkan pabrikan untuk memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan komitmen produksi 1:1, yang berarti jumlah mobil yang diproduksi harus sama dengan jumlah yang sebelumnya diimpor. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mempercepat transisi ke kendaraan listrik yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan industri otomotif lokal.
