BERAWANGENWS – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersinergi membangun dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di 806 titik strategis di seluruh Indonesia. Prioritas utama pembangunan ini adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah perbatasan negara.
Keputusan bersama ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Menteri PU Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa BGN telah mengalokasikan anggaran Rp 6 triliun dari APBN untuk membangun 1.542 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, realisasi pembangunan terhambat. Dengan dukungan Kementerian PU, diharapkan pembangunan SPPG dapat dipercepat, terutama di daerah-daerah terpencil.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa 806 titik lokasi pembangunan SPPG telah diverifikasi dan memenuhi syarat. Kementerian PU akan membangun 264 titik, termasuk 11 lokasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sisanya, 542 titik, akan diserahkan kepada BGN untuk pengembangan lebih lanjut, baik melalui pendanaan mitra, pemerintah daerah, maupun anggaran BGN.
Menteri PU Dody Hanggodo menyoroti tantangan dalam mencari lahan untuk pembangunan dapur MBG, terutama di daerah terpencil. Banyak lahan belum bersertifikat, sehingga memerlukan dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025.
