BERAWANGENWS – Realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga triwulan II 2025 mencatatkan angka yang kurang menggembirakan, yaitu baru 26,74%. Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa rendahnya serapan anggaran ini disebabkan oleh fokus pemerintah pada "politik anggaran" di paruh pertama tahun ini.
Dody menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi penyerapan di kementeriannya. "Di semester pertama itu kita sibuk dengan politik anggaran, hingga habisnya begitu di situ," ujarnya saat acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Meski demikian, Dody optimistis bahwa realisasi penyerapan anggaran dapat melampaui 90% pada akhir tahun 2025. Pihaknya akan terus memantau perkembangan proyek secara intensif dari minggu ke minggu. Selain itu, review program dan proyek yang bermasalah akan dilakukan secara berkala untuk mengatasi hambatan.
"Setiap bulan kita review bersama-sama mana yg masih bermasalah, mana yg menyebabkan hambatan sana-sini, saya juga turun langsung. Targetnya tetap 95% plus di akhir 2025 ini, insyaallah bisa," tegasnya.
Sebagai informasi, pagu efektif Kementerian PU tahun ini sebesar Rp 73,76 triliun. Alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 28,77 triliun untuk dukungan konektivitas antarwilayah dan preservasi jalan. Ditjen Sumber Daya Air mendapat alokasi Rp 27,7 triliun untuk mendukung ketahanan pangan dan persiapan musim kemarau. Sementara itu, Ditjen Cipta Karya dialokasikan Rp 11,18 triliun untuk penyediaan air minum, sanitasi, dan permukiman.
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (9/7/2025), Dody juga mengusulkan perubahan anggaran dari Rp 73 triliun menjadi Rp 86 triliun untuk tahun anggaran 2025. Tambahan anggaran ini akan difokuskan untuk menyelesaikan komitmen lama dan tugas tambahan dari Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres), termasuk Inpres Sekolah Rakyat dan Inpres Irigasi. Demikian laporan berawangnews.com.
